Radio Positif - JAKARTA - Berdasarkan informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ada tiga faktor utama yang mendasari terjadinya keracunan dalam skema Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiganya meliputi adanya kontaminasi, peningkatan jumlah bakteri, serta ketidakmampuan untuk menjaga kontrol atas keselamatan produk makanan. Semua ini sedang ditinjau sebagai bagian dari upaya memperbaiki program tersebut. Menurut Kepala BPOM Taruna Ikrar, telah ditemukan sebanyak 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) berhubungan dengan situasi keracunan pada proyek ini, mencakup area di 10 propinsi yang berbeda.
"Dalam konteks itu, adanya pencemaran yang jelas, yakni pencemaran makanan segar oleh sumber pemangsaan dari bahan mentah dan kondisi tempat memproses atau mengecek kualitasnya," ungkap Taruna dalam pertemuan dengan DPR di Jakarta, pada hari Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, faktor-faktor seperti suhu dan waktu, kondisi pangan, serta metode pengolahan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Sebagai contoh, dia menyatakan bahwa jika makanan tidak diproses dengan benar—misalnya dimasak terlalu singkat lalu telat didistribusi—anak-anak yang mengonsumsinya bisa saja menjadi sakit karena keracunan makanan.
"Lalu ada beberapa aspek penting lainnya terkait ketidakmampuan dalam mengontrol kebersihan dan sanitasi makanan yang berdampak pada keamanan pangan. Kami harus menjelaskannya lebih lanjut karena sebagian besar dapur mungkin memerlukan evaluasi serta peningkatan," ucapnya.
Menurut dia, tiga faktor tersebut mengungkap berbagai masalah yang bisa diatasi, yaitu kurang kompletnya informasi kesehatan masyarakat, kesalahan dalam pengaturan tes laboratorium, tes yang kurang tepat sasaran, implementasi Praktek Pengolahan Makanan Yang Baik (PPMPB) yang masih belum maksimal, dan juga perlunya jaminan keamanan untuk bahan dasar produk.
"Melihat situasi pembelajaran saat ini, badan pengawasan obat tersebut berjanji untuk meningkatkan kemitraan kita dengan lembaga gizi nasional agar dapat menghindari hal-hal tidak terduga yang mungkin timbul pada periode mendatang," katanya.
Taruna menyatakan bahwa tim akan komitedn dalam memberikan bimbingan kepada staf yang bertanggung jawab atas penyediaan masakan di dapur-dapur MBG tersebut. Dia juga ingin agar unit kerjanya dapat ikut serta dalam pemantauan proses persiapan hidangan melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Taruna, BPOM hanya ditarik setelah ada Keadaaan Luar Biasa (KLB) terkait hal ini.
"Ini adalah kebenarannya sejati. Oleh karena itu, tujuan kita jelaskan semuanya dengan jujur agar dapat mendorong Badan Gizi untuk mencakup kita dalam partisipasinya," ujar dia.
Dia juga menginginkan agar DPR RI bisa mendukung pengaturan koordinasi antara BPOM dan BGN dalam pelaksanaan program nasional itu.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa mereka akan menjadi lebih teliti dalam pemilihan bahan baku untuk Makanan Berbasis Gizi (MBG) setelah peristiwa Luar Biasa (KLB) yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat akibat kasus keracunan masal. "Selanjutnya, kita juga berencana memperpendek masa antara persiapan dan pengolahan makanan, termasuk penyediaannya." delivery -Pengiriman-, hal tersebut kita akan pendekkan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana ketika menyampaikan keterangannya kepada awak media di Kantor Ombudsman RI Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Dadan menyatakan bahwa durasi pengecekan pengiriman MBG dari unit layanan penyedia gizi (U LP G ) ke sekolah bakal dikebut dengan memperkuat protokolnya. "Sebab telah terjadi beberapa insiden," delivery -Ya tepat waktu, namun karena ada acara di sekolah, jadi sedikit tertunda, yang menyebabkan makanan tersebut disimpan terlalu lama. Sekarang kita perbaiki," ujarnya.
Di samping itu, ia menyebutkan bahwa BGN akan mengeraskan aturan bagi penerima manfaat yang membawa pulang sebagian MBG ke dalam rumah mereka. " Kan Selama ini selalu ada anak yang berharap untuk membawa hewan peliharaan pulang ke rumah. Nah Ini mungkin kita perlu memperkuat langkah-langkah agar hal tersebut tidak terulang, mengingat bahwa produk ini memiliki tanggal kedaluwarsa yang harus diperhatikan," jelaskannya.
Dia menambahkan bahwa BGN akan melakukan pelatihan ulang bagi petugas unit layanan penjaminan mutu gizi (ULPMG), sehingga kesadaran tentang standar kualitas makanan bisa ditingkatkan serta dipelihara dengan baik.
"Agar kebiasaan tersebut tidak membisukan mereka dan kemulusan yang sudah ada pun tak membuat mereka terlena, maka mereka harus terus mengoptimalkan mutu layanan serta senantiasa mengevaluasi kualitasnya," ujarnya.
.jpeg)
0 Komentar