Radio Positif - Direktur Jenderal Badan POM atau BPOM Ikrar Taruna menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya dimintai partisipasinya. Badan Gizi Nasional untuk mengawasi keamanan program Makan Bergizi Gratis . Sebenarnya, menurut Taruno, kedua institusi sudah memiliki perjanjian bersama terkait pengawasan program makan gratis bagi murid-murid di sekolah yang diperuntukkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu.
Taruna mengungkapkankan hambatan tersebut saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, yang menjadi mitra kerja BPOM dan BGN. Dia menyatakan, “Awalnya kami harus terlibat tetapi ternyata tidak ada partisipasi dari pihak kita, padahal ini semestinya melibatkan BPOM,” ungkap Taruna ketika sedang berada dalam pertemuan di gedung parlemen Senayan, Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025.
Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, kata Taruna, BPOM seharusnya ikut serta dalam pengawasan produksi makanan di dapur-dapur makan gratis. Namun, dia berujar selama ini BGN belum melibatkan mereka dalam proses tersebut.
BPOM, kata Taruna, tidak ikut mengawasi standar kelayakan dapur hingga makanan yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di bawah BGN. "Selama ini kami tidak dilibatkan dalam hal ini sudah layak atau belum dapurnya, sudah sesuai standar atau tidak," ucap dia.
Sejak penandatanganan nota kesepahaman dengan badan gizi pada Januari 2025, Taruna menyebut BPOM baru terlibat dalam beberapa aspek pelaksanaan makan gratis. Di antaranya dengan memberi modul-modul pelatihan untuk SPPG dan jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan di sekolah.
Menurut Taruna, BPOM masih menunggu inisiatif dari BGN untuk melibatkan mereka dalam pengawasan makan bergizi. Sebab, kata dia, pelaksanaan program ini merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional. "Kami tidak mungkin sekonyong-konyong menugaskan tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," ujar dia.
Para taruna juga telah menuntut agar Komisi IX DPR RI membantu dalam koordinasi antara BPOM dan BKN. Ia ingin memorandum of understanding yang bertujuan mengontrol MKN dapat diterapkan secara efisien dan bukannya sekadar jadi pernyataan kosong belaka.
Sampai dengan penulisan berita ini, Badan Gizi Nasional belum memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang diutarakan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar. Hingga saat ini, Kepala BGN Dadan Hindayana belum juga merespons pesan pendek berkaitan masalah pengawasan dalam proses produksi makanan bernutrisi tersebut.
Hidayana Dadan sebelumnya pernah dipanggil oleh Prabowo terkait dengan insiden keracunan akibat konsumsi makanan bernutrisi secara berkelanjutan di beberapa wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 3 Mei 2025. Acara ini bertujuan untuk merumuskan dan menajamkan pedoman dalam seleksi serta pengawasan mitra.
"Karena alasan tersebut, kita bertemu hari ini guna menyempurnakan prosedur standar berkenaan dengan pemilihan-pemilihan mitra. Selain itu, kita juga perlu mengawasi pengawalan-infrastructure yang wajib ada dan bakal dipersiapkan oleh para mitra," ujar Dadan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 3 Mei 2025 seperti dilaporkan Sekretariat Presiden.
.jpeg)
0 Komentar